Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris

Akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.Berdasarkan hasil penelitian, dapat ketahui bahwa :1) praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris bahwa Praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan pengesahan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi dari Notaris memberikan kepastian dari akibat hukum nya bagi hakim dalam persidangan mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di dalam surat perjanjian itu sehingga tidak para pihak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatangan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal ; 2) Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris adalah mengenai akibat hukum telah mempunyai kepastian yaitu pada saat penandatanganan surat perjanjian artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tercantum itu memang bener semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari; 3) akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan adalah suatu akta di bawah tangan pada dasarnya tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan akibat hukum pembuktiannya di pengadilan berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal1881ayat(2) KUHPerdata