Hubungan Hukum antara Kreditor dan Debitor dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus di PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Gayamsari)

Peran bank sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal suatu cara yang dinamakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit, dimana benda yang menjadi jaminan tetap berada ditangan debitor. Di dalam perjanjian fidusia, baik kreditor maupun debitor harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan. Benda yang dijaminkan oleh debitor dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan setifikat Jaminan Fidusia di Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan biaya ditanggung oleh pihak debitor. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia