Kontroversi Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Kontroversi Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Basis Akrual Akuntansi. Sepertinya sulit bagi Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan struktural pemerintahan lainnya untuk menerapkan dasar akrual secara penuh dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi akuntansi akrual secara penuh dari akuntansi berbasis kas. Beberapa proyek di Kementerian menerapkan basis kas dalam pelaporan keuangannya, dan sekarang Pemerintah dipaksa untuk merubah sistem pelaporannya dengan menggunakan basis akrual secara penuh. Sampel penelitian ini terdiri atas 57 pegawai dari kementerian, provinsi dan kabupaten. Kuesioner disebar sebanyak 300 dan yang kembali hanya 57 dari 300 kuesioner dengan perbedaan usia, jenis kelamin dan pendidikan. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan angka yang baik, dengan nilai cronbach alpha lebih tinggi dari 0.8 dan item instrumen yang tidak valid dieliminasi dan dilakukan uji validitas kembali. Uji asumsi klasik juga menghasilkan nilai baik, uji normalitas data menghasilkan titik-titik sepanjang garis P-Plot. Uji multikolinearitas dan Heteroskedastisitas juga menghasilkan nilai yang baik. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis null diterima. Nilai Uji t dibandingkan dengan nilai tabel t adalah 1,648 Ë‚ 2,028, yang menunjukkan nilai t Ë‚ nilai tabel t. Hal ini berarti, kontroversi peraturan Perundang-undangan secara langsungberkorelasi dengan basis akrual akuntansi dengan nilai R2 sebesar 0,785. Kontroversi peraturan Perundang-undangan memberi pengaruh basil akrual akuntansi sebesar 78,5% dan 21,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Kata Kunci: Kontroversi UU, dasar akrual akuntansi, dasar kas menuju akrual, regresi linea