Persoalan yang Menarik untuk diteliti disini adalah BUMDes di Desa pangkalan batang Jaya Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dimana pengurus BUMDes sudah dibentuk melalui tim seleksi yang ditunjuk oleh Kepala Desa Pangkalan Batang tetapi BUMDes sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Faktor-Faktor yang menghambat dan juga solusi. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pendirian BUMDes Pangkalan Batang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih ada persoalan yang terjadi yaitu belum optimalnya proses ...
Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebag...
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai satu fungsi baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang...
ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN ...
ABSTRAK Pemerintahan Desa merupaka perwujudan dari Otonomi Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa ...
Dinas kelautan dan perikanan salah satu lembaga yang mengatur kebijakan teknis dibidang pengelolaan ...
Dalam sistem ketatanegaraan, Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pem...
Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa a...
Sejak diluncurkan pada tahun 2018, BUMDes telah banyak memberikan kontribusi peningkatan kehidupan e...
Populasi hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah terus bertambah, membutuhkan perhatian dari pemer...
Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak m...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah desa yang harus dikelolah dengan baik d...
Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak m...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak m...
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas kepala desa yang semakin bertambah...
Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebag...
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai satu fungsi baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang...
ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN ...
ABSTRAK Pemerintahan Desa merupaka perwujudan dari Otonomi Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa ...
Dinas kelautan dan perikanan salah satu lembaga yang mengatur kebijakan teknis dibidang pengelolaan ...
Dalam sistem ketatanegaraan, Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pem...
Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa a...
Sejak diluncurkan pada tahun 2018, BUMDes telah banyak memberikan kontribusi peningkatan kehidupan e...
Populasi hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah terus bertambah, membutuhkan perhatian dari pemer...
Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak m...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah desa yang harus dikelolah dengan baik d...
Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak m...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Desa merupakan struktur terendah dalam pemerintahan di Indonesia dimana dalam perkembangan banyak m...
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas kepala desa yang semakin bertambah...
Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Bengkalis sebag...
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai satu fungsi baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang...
ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN ...