Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Perjanjian Fidusia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Metode penelitian adalah dengan yuridis normatif atau berpijak pada peraturan hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam hal kekuatan eksekutorial secara langsung jika debitor wanprestasi, maka kreditor bisa melakukan eksekusi secara langsung, dengan catatan segala syarat dan ketentuan dalam aturan perundangan-undang sudah terpenuhi semua. Akan tetapi dalam faktanya, masih banyak kreditor yang tidak taat dengan aturan perundangundangan, khususnya dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Terhadap hal tersebut, maka debitor yang dirugikan, sebab tidak jarang dalam pelaksanaan eksekusi secara langsung, pihak kreditor menyewa jasa pihak ketiga yang dalam bertindak sering melakukan perbuatan anarkis. Perlindungan konsumen juga demikian rendah, bahwa posisi dan kedudukan konsumen dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia lemah. Budaya konsumen yang pasrah dan tidak melakukan complain kepada kreditor manakala terjadi tindakan kerugian juga masih minim. Berbagai laporan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional menunjukkan posisi konsumen yang rentan untuk dieksploitasi oleh para pelaku usaha. Terhadap hal tersebut, maka pemerintah harus melakukan tugasnya, termasuk di dalamnya adalah sosialiasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Pelaksaaan Eksekusi Jaminan Fidusia