Mekanisme seleksi perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No, 28 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah: studi kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah didapatkan. Data yang digunakan pola pikir induktif adalah dengan memaparkan teori-teori dalam Mekanisme Seleksi Perangkat Desa dalam hukum Islam dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa meskipun dalam tata urutan sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 dan sudah tidak ada pembentukan tim perangkat desa di tingkat Kabupaten sesuai dengan Putusan MA 28 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pembentukan tim pengisian perangkat desa di tingkat kabupaten. Tetapi masih ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam memilih Perangkat Desa, terbukti dengan Pemerintah Daerah menunjuk salah satu orang untuk menjadi bagian dalam Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa. yang mana pembentukan tim tersebut adalah salah satu awal dari tahapan Mekanisme Seleksi Perangkat Desa. Hal ini disebabkan karena masih adanya kepentingan politik dalam memilih perangkat desa. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut dipilih oleh Kepala Desa dan dibantu oleh BPD. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan Pemerintah Daerah tidak lagi terlibat dalam melakukan seleksi Perangkat Desa, baik dalam pembentukan tim pengangkatan perangkat desa maupun dalam penyelesaian perangkat desa