Perlindungan Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Transendental

Anak adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang mulia sebagai manusia merdeka. Mereka perlu mendapatkan perhatian agar dapat tumbuh kembang baik phisik maupun psychisnya secara wajar. Namun demikian tidak semua anak bisa tumbuh kembang secara wajar, mereka ada yang terhalang tumbuh kembangnya dikarenakan telah melakukan tindak kriminal sehingga terampas kemerdekaannya dan mereka menjadi Anak Pidana di LPKA. Oleh karena itu mereka perlu diberikan perlindungan hukum untuk memenuhi hak – haknya dan dibimbing tentang kewajibannya agar anak bisa kembali berperilaku wajar sebagaimana anak lainnya. Penulisan ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap Anak Pidana dalam perspektif pendidikan karakter transendental. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah: 1) Apakah perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dapat melindunginya dan berimplikasi menjadikannya memiliki karakter transendental?2) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dapat mengantarkannya berkarakter transendental? Dikaji menggunakan penelitian hukum non doctrinal, yaitu melihat fenomena hukum dalam kontek kebijakan, implementasi, dan implikasinya dengan demikian digunakan pendekatan hukum emperis yang terdiri dari statute approach dan case approach. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Tehnik Capacities and Vulnerabilities Analysis ( CVA ). Dalam analisis ini perlu dilakukan pengelompokan tentang perlindungan hukum, yaitu 1) Kategori formal atau kategori material; 2) Kategori sosial/situasi; 3) Kategori non formal. Sementara itu untuk memahami pendapat Anak Pidana secara individu digunakan tehnik analisis verstechen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sisi normatif, perlindungan hukum bagi anak pidana pada level nasional dan internasional telah memadai, akan tetapi, peraturan dan pedoman tehnis pembinaan terutama pada aspek tujuan pembinaan tidak sesuai dengan isi ketentuan pasal 1, 2 dan 3 UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari sisi implementasinya, sebagian perlindungan hukum terhadap Anak Pidana sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan Permenkum HAM RI No. 18 Th. 2015 tentang Organisasi tata kerja di LPKA. Jika dilihat dari perspektif pendidikan karakter pada Anak Pidana. Perlindungan hukum dan hasilnya tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana yang tertulis karena adanya kendala-kendala yang perlu diatasi, antara lain pada aspek tujuan pembinaan, strategi pembinaan, sarpras, evaluasi pembinaan, pendanaan dan lingkungan yang mendukung pembinaan. Oleh karena implementasi dan implikasinya belum dapat membentuk perilaku yang menunjukkan kesatuan nilai-nilai kehidupan dengan perilaku Anak Pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan : penyempurnaan perlindungan hukum dengan peraturan yang memuat penyederhanaan pedoman tehnis,menegaskan tujuan pembinaan, peningkatan kualitas SDM dan sarprass, apresiasi pada upaya pemangku, pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembinaan, perhatian penuh oleh negara dalam memperbaiki perilaku Anak Pidana yang berbasis pada karakter transendental. ABSTRAC Children have the right of freedom and a noble dignity as a human being. They need to be care of and attention for developing their growth both physically or psychologically in normal life, even grow naturally. Despite of Growing well, some of them could not develop and grow naturally. They have problem/ obstacle of being growth naturally as doing and getting involved criminality at the young age. That’s why their right of being freedom has been deprived, they become Criminal Children in LPKA. Therefore, they need to be given legal protection to fulfill their rights and be guided about their obligations. By giving them guidance that children are able to behaving good manner naturally like other children. This writing is focused on legal protection for criminal children in the perspective of transcendental character education. The problems have been risen in this case are: 1) Have the Human Right Law been able to protect children in LPKA(the institution of special character building for children) that possible could change their behave or manner into transendetial character?2) How is the concept of legal protection for fostering criminal children at the Special Child Development Institution (LPKA) that can deliver them character in good behave? The study uses non-doctrinal legal research, which is looking at legal phenomena in the context of policy, implementation, and implications, thus an empirical legal approach consisting of a statute approach and a case approach is used. The data obtained were then analyzed using the Capacities and Vulnerabilities Analysis (CVA) Technique. In this analysis, it is necessary to classify legal protection, namely 1) formal categories or material categories; 2) Social category / situation; 3) Non formal category. Meanwhile, to understand the opinion of the criminal child individually, the verstechen analysis technique is used. The results showed that, from a normative point of view, legal protection for criminal children at the national and international level was adequate. However, the technical guidelines and regulations for guidance, especially those on the aspect of development goals, are not in accordance with the contents of the provisions of articles 1, 2 and 3 of Law No. 12 Th. 1995 concerning Corrections. In terms of its implementation, some of the legal protections for criminal children have been well implemented in accordance with the Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights Regulation No. 18 Th.2015 concerning the organization of job procedures in LPKA. When viewed from the perspective of character education in Criminal Children. Legal protection and its results cannot meet the expectations as written in Law because there are obstacles that need to be overcome and improved, including in the aspects of coaching objectives, coaching strategies, (sarpras/Facility) infrastructure, evaluation of coaching, funding and the environment that supports coaching. However, the implementation and implications have not been proved in behavior performing, that should be shown the unity of life values with the Criminal Children Behavior. Therefore, it is necessary to do:To complete qualified legal protection which the regulation contain of simplification in technical guidelines, emphasizing the objectives of development, improving the quality of human resources development and Infrastructure (facility/sarpras), appreciation of the efforts in involving stakeholders, community and family for coaching, full attention by the state or government in improving criminal children behavior based on a transcendental character