KONSEP IMAMAH MENURUT IBN KIIA LDUN

ABSTRAKSI Persoalan keagamaan dan politik yang muncul pada sekitar abad pertama dan kedua Islam adalah persoalan pergantian dan Pemilihan Khal1fah atau Imamah. Istilah Kha11fali dan Imam sering dipakai ·secara bergantian, tetapi sampai batas tertentu keduanya bisa dibedakan. lstilah Khal1fah terutama dipakai menunjuk pemimpin umat yang menjalankan fungsi-fungsi temporal nabi, sedangkan Imam digunakan untuk menunjuk kapasitasnya sebagai pemimpin keagamaan. Tetapi karena kedua fungsi tersebut rnengenal pemisahan agama dan politik, pembedaan tersebut menjadi tidak sesuai, karena itu istilah tersebut sering dipakai bergantian. Ibn Khaldun, dengan nama lengkapnya Abd Rahman Abu Zaud Waliuddin Ibn Khaldun, deorang ccndekiawan muslim yang hidup pada abad keempat belas masehi. Abad ini merupakan periode dimana terjadi perubahan-perubahan historis besar baik dihidang politik maupun pemikiran. lbn Khaldun adalah salah scorang murid AI­Ghazali, sehingga tidak mengherankan jika dalRm sebagian pemikirannya ia dipengaruhi oleh ulama-ulama sebelumnya. Dalam menelusuri pemikiran lbn Khaldun yang hidup pada masa lampau, maka tidak boleh tidak juga mengetahui kondisi sosial politjk pada masa Ibn Khaldun. Sehingga dapat diketahui bahwa 4'tiap kejarlian ya!lg limbul akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Karena hal-hal yang telah lampau akan dapat ditemukan kembali ketika kita mengungkapkan sejarah pada masa lampau. Begitu juga dalarn pemikran Ibn Khaldun tentang konsep kenegaraan. Menurut lbn Khaldun bahwa Imamah, Khilafah, raja dan sebutan ym1g Iainnya mempunyai makna sama, yaitu pengganti nabi Muhammad de11gan tugas yang sama mempertahankan agama dan menjal&nkan kepemimpinan cu.mia. lbn Khaldun tidak memandang kepada posisi atau jabatl\11 seorang Imam atau Khalifah itu sendiri dan tidak melihat kepada sisi personalnya s'a1na sekili1 tetapi memfoku5ikan pandangannya pada rn&kna fungsional dari kelmamahan. ·iabatan akan Imam adalah suaty kewajiban. Hal ini didasarkan ijma para shahabat dan tabi'in bahwa Iembaga Imamah wajib menurut hukum syari'at agama. Sedangkan agama tidak mengecam akan adanya kedaulatan dan tidak pula melltfang pelaksanaan'\lya. Syari'at hanya mencela akibat buruk yang ditimbulkannya. Agama tidak mencela akan adanya suatu kedaulatan itu sendiri, dan tidak pula memerintahkan untuk menjauhi kedaulatan. Tapi bukan untuk meninggalkan kedaulatan sama sekali sebab eksistensi dari kedaulatan itu masih dirasa perlu. Dari sini nampak jelas bahwa lbn Khaldun dalam pemikirannya mencmpatkan agama dalam posisi yang signifikan didalam sebuah bentuk pemerintahari. Agama menurut Ibn Khaldun tidak bisa dilepaskan dari negara, karena agama sebagai sebuah alat kontrol bagi perjalanan sebuah negara atau pemerintaha