Pengenaan Pidana terhadap Tindakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Tanah Kavling Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Di Indonesia keberadaan lahan pertanian sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan pangan dan sebagai penghasil devisa negara, sehingga beberapa lahan pertanian ditetapkan untuk dilindungi, lahan pertanian yang dilindungi disebut lahan pertanian pangan berkelanjutan. lahan tersebut dilarang dialihfungsikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Tujuan praktis dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan IK selaku pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah mengalihkan fungsi lahan tersebut menjadi tanah kavling dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Atas perbuatannya IK dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan IK merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kedua, IK mampu bertanggungjawab karena sudah dewasa dan sehat secara jasmani. Ketiga, IK melakukan perbuatannya dengan sengaja dan penuh kesadaran. Keempat, tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena IK melakukan perbuatanya atas kehendaknya sendiri