KONFLIK POLITIK DI KEPENGURUSAN PERSATUAN -SEPAKBOLA SELURUB INDONESIA (SUATU PENELITIAN PADA KEPENGURUSAN SEPAKBOLA INDONESIA TENTANG PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK POLITIK DI KEPENGURUSAN PSSI)

Pertandingan sepakbola professional yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana memajukan kesejabteraan urnum. Karena itu, Negara kerap tergoda untuk melakukan intervensi atas sepakbola dengan menerapkan hukum nasionalnya. Negara, dan para pihak yang berkepentingan, lupa bahwa sepakbola itu milik FIFA dan hanya dapat dikelola oleh FIFA secara penuh. Pemerintab Indonesia melalui PSS! saat ini banyak melakukan intervensi terhadap sepakbola Indonesia yang mengakibatkan konflik dikepengurusan PSSI yang berakibat minimnya prestasi dan terancamnya hukuman serius oleh FIFA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan sepakbola di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik politik dikepengurusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.Penelitian ini meJibatkan tiga pihak yang berhubungan dengan sepakbola di Indonesia yaitu PSSI, KONI, dan KEMENPORA. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhk.an, dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta menelaab buku, mengakses internet dan bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan hat yang diteliti. Data-data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan diinterpretasikan melalui teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan babwa pengelolaan sepakbola di Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA karena Indonesia memiliki dua liga yaitu LPI (Liga Primer Indonesia) dan LSI (Liga Super Indonesia). Hal inilah yang menyebabkan konflik politik dik:epengurusan PSST serta minimnya prestasi sepakbola Indonesia. Konflik dapat terselesaikan jika KEMENPORA segera mengarnbil alih kepengurusan sepakbola Indonesia serta membubarkan dan memilih salab satu liga di Indonesia yaitu LPI (Liga Primer Indonesia) atau LSI (Liga Super Indonesia) untuk dikekola dengan resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA.Disarankan agar dilakukan dialog intensif antara PSSI, KONI, KEMENPORA, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan diskusi agar sepakbola Indonesia kembali berprestasi dengan menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh FIFA. Disarankan juga agar adanya undang-undang yang melarang politisi ikut campur dalam kepengurusan sepakbola Indonesia