STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 55/PDT.G/2015/YYK

ABSTRAKINTAN DIAH PRATIWI,2020STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 55/PDT.G/2015/PN.YYKFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 77) pp, app, bibl.(Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.)Dalam memeriksa serta mengadili suatu perkara sebuah pengadilan haruslah memperhatikan kewenangan atau kompetensi yang dimiliki suatu pengadilan itu sendiri. Apabila kewenangan ini dilanggar maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan eksepsi kepada pengadilan banding dan kasasi, jika terkait dengan kewenangan mutlak dapat megakibatkan gugatan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili diantara para pihak yang beragama Islam dalam bidang diantaranya hibah, waris, infaq, sadaqah, perkawinan, dan ekonomi syariah. Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Yyk putusan tersebut telah memeriksa serta mengadili perkara terkait dengan pembagian harta bersama diantara para pihak yang beragama Islam. Tujuan dari pada penulisan studi kasus ini ialah untuk menjelaskan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan Nomor :55/Pdt.G/2015/PN.Yyk, serta menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai tidaknya putusan tersebut dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas yang terkait. Hasil penelitian dari studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Yyk menunjukan terkait dengan kewenangan pengadilan bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara ini hanya berwenang mengadili sebatas terkait dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan apabila yang terkait dengan pembagian harta bersama antara pihak yang beragama Islam hal tersebut telah menjadi kewenangan dari pada Pengadilan Agama. Dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Yogyakarta kurang memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang terkait dengan harta bersama dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam sehingga penyelesaian harta bersama diantara para pihak yang bergama Islam dalam perkara ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum. Oleh sebab itu disarankan agar Majelis Hakim serta penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat memperhatikan pokok permasalahan serta batasan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, juga memperhatikan UU No 3 Tahun 2006 dan Pasal 88 KHI. Disarankan juga sebaiknya selain hakim, kuasa hukum yang menangani perkara ini ialah mereka yang juga mengerti hukum Islam