WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH TOKO DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK KONSUMEN DI BANDA ACEH

WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH TOKO DIKAITKAN DENGANHAK-HAK KONSUMEN DI BANDA ACEHDella Febrina1Sri Walny Rahayu**Darmawan***ABSTRAKPerjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) adalah rangkaian proses perjanjian jual beli dilakukan subjek hukum sebelum ditandatangani akta jual beli. PPJB yang dibuat di bawah tangan terdiri 2 (dua) bentuk yaitu legalisasi dan waarmerking yang dibuat oleh notaris. Dasar hukum pembuatan PPJB terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata sampai Pasal 1337 KUHPerdata dan akibat perjanjian Pasal 1338 KUHPerdata sampai 1341 KUHPerdata. Namun, dalam penelitian ini pengembang rumah toko yang hak dan kewajibannya jelas memiliki kekuatan hukum dalam PPJB yaitu mengalihkan objek kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan PPJB yang dilegalisasi dan waarmerking di hadapan notaris. Pengembang tidak memiliki itikad baik melanggar Pasal 7 huruf a dan c UUPK. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen berada di pihak yang lemah.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak konsumen dalam pengikatan jual beli ruko berdasarkan PPJB yang dilegalisasi dan waarmerking serta menjelaskan dasar hukum yang digunakan konsumen yang dirugikan apabila wanprestasi pada PPJB ruko yang dilegalisasi dan waarmerking.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis kualitatif. Bahan hukum primer diperoleh dari telaah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari telaah buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dilegalisasi dan waarmerking masih belum terlindungi dan berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum konsumen menggugat pengembang adalah Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1458 KUHPerdata, dan Pasal 1267 KUHPerdata untuk upaya pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah toko untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip dan pengaturan yang terkandung di dalam KUHPerdata dan UUPK untuk menghindari terjadinya sengketa dan konsumen sebelum menyetujui perjanjian memahami dahulu perjanjian dan menambah klausula ganti kerugian.Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen