PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN MINYAK MENTAH TANPA IZIN USAHA POLRES BIREUEN

ABSTRAKMuhammad Nuzul Z,2019PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHANMINYAK MENTAH TANPA IZIN USAHA iDr. Dahlan, S.H., M.Hum.Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi, menyebutkan bahwa pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaizin usaha pengolahan dipidana penjara paling lama 5 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yangmenyebabkan terjadinya tindak pidana pengolahan minyak mentah tanpa izin usaha,menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinyapengolahan minyak mentah tanpa izin usaha, dan menjelaskan hambatan yang dialamipihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pengolahan minyak mentah tanpaizin usaha.Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitianlapangan. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunderdilakukan dengan cara mempelajari buku, teori, perundang-undangan, dan artikel sertatulisan ilmiah. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primerdilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan.Hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidanapengolahan minyak tanpa izin usaha yaitu faktor ekonomi, minimnya sosialisasimengenai peraturan perundang-undangan, faktor ketaatan dan kesadaran hukum. Upayayang dilakukan untuk menaggulangi terjadinya tindak pidana pengolahan minyakmentah tanpa izin usaha adalah upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum,melakukan pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi, dan perlunyakesadaran hukum oleh masyarakat. Dan upaya represif yaitu melakukan penyidikan danpenyelidikan, menindak tegas pelaku kejahatan pengolahan minyak mentah tanpa izinusaha dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, menyita alat yangdiguanakan dalam melakukan kegiatan pengolahan minyak mentah tanpa izin usaha,bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi pengolahan minyak mentahtanpa izin usaha, masyarakat memiliki keberanian dan kejujuran untuk mengatakan apayang diketahui. Dan hambatan kepolisian dalam menaggulangi tindak pidanapengolahan minyak tanpa izin usaha terdapat hambatan dari upaya preventif yaituterbatasnya anggaran dan kurangnya sarana dan prasarana dan hambatan dari upayarepresif adalah kurangnya informasi tempat pengolahan minyak dan kurangnyapartisipasi dan kesadaran hukum oleh masyarakat.Disarankan kepada kepolisian untuk melakuakan kunjungan-kunjungan rutin disetiap kampung atau desa dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepadamasyarakat terhadap bahayanya tindak pidana ini. Dan untuk memaksimalkanpemberantasan pengolahan minyak mentah tanpa izin usaha dengan instansi terkait. danmasyarakat juga harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku agar terciptakedamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat