KAJIAN TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN SLEMAN

Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan merupakan program sejuta rumah murah yang dibuat oleh Pemerintah guna mengurangi jumlah kekurangan rumah tinggal bagi masyarakat perumahan dan mengurangi permukiman kumuh yang ada di setiap daerah di Indonesia. Terdapat persoalan dalam proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR, kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan perumahan bagi MBR, dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala pembangunan perumahan bagi MBR. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian terhadap Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sleman. Kesimpulan dari penulis terkait proses perizinan diketahui bahwa DPMPPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) cukup baik dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi jika memperhatikan keadaan yang sebenarnya dilapangan pengembang masih terkendala proses perizinan hingga bisa bertahun-tahun. Dengan kondisi yang sedemikian rupa membuat masyarakat yang ingin maupun sudah membeli perumahan MBR menjadi terkena imbasnya. Berdasarkan persoalan-persoalan yang ada secara fakta, baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan pengembang dan masyarakat harus bisa saling bersinergi dan berkomunikasi untuk segera mewujudkan program rumah subsidi sejuta rumah ini dan merata untuk mengurangi permasalahan jumlah kekurangan perumahan, mengurangi rumah kumuh dan memajukan negara Indonesia