ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-XVII/2019 BAGI PENERIMA HAK FIDUSIA (KREDITUR)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU- XVII/2019 adalah putusan yang dibuat untuk memutuskan perkara jaminan fidusia. Setiap putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan pasti memiliki akibat hukum bagi para pihak. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa saja akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, sehingga data primer merupakan data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Penarikan simpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur. Salah satu contohnya ialah kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi jika tidak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak ingin menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela. Oleh karena itu, putusan tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara seharusnya memberi putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan dengan isi dan kata yang jelas, sehingga putusan tersebut dapat dimengerti dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir