PENANGANAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SEMARANG KAJIAN ASPEK PERLINDUNGAN ANAK

Anak adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu dengan segala daya upaya, orangtua, wali, keluarga, masyarakat, bahkan Pemerintah wajib memberikan perhatian dan pelindungan bagi mereka. Namun adakalanya kehidupan tak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Orangtua yang kurang memahami cara mendampingi anak atau tidak cukup memiliki waktu untuk mengurus anak, dan lebih memilih menitipkan anak pada pengasuhan kakek dan nenek. Karena tidak memperoleh perhatian yang dibutuhkan, anak keluarg dari rumah dan terjerumus pada lingkungan pergaulan yang salah, yang menyebabkan anak-anak melakukan kenakalan, pelanggaran, atau bahkan melakukan tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan. Situasi sulit dalam kehidupan anak-anak tersebut menyebabkan anak harus berkonflik dengan hukum. Dilansir dari Tribun News.com, si seluruh Indonesia, terdapat peningkatan tajam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam tiga bulan terakhir. Tercatat sebanyak 3.555 kasus pada bulan Juni, bertambah menjadi 4.928 kasus pada bulan Juli, dan sebanyak 5.364 kasus pada bulan Agustus 2020. Jumlah kasus tersebut adalah kasus yang direspon oleh Kementerian Sosial pada bulan Juni sampai dengan Agusus 2020. Angka ini naik tajam dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu [1]. Angka tersebut sangat mungkin belum meliputi seluruh angka kejadian yang sesungguhnya, artinya sangat mungkin masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan. Peningkatan ini kiranya merupakan cerminan kasus di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Kasus ABH meliputi: anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Secara normatif, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) yang menjadi pedoman bagi Aparat yang bertugas pada tingkatan penyidikan dan penyelidikan. UU SPPA mengharuskan dilaksanakannya diversi dalam penanganan perkara anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah praktik diversi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang, bagaimanakah cara memilah dan memilih metode yang digunakan dalam diversi. Adakah pertimbangan khusus dalam pelaksanaan diversi, serta bagaimanakah pendampingan dari pihak orangtua maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa tulisan dari para ahli, serta bahan hukum tersier/penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Subyek dalam penelitian ini adalah: Penyidik yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada kepolisian Polrestabes Kota Semarang untuk mengetahui bagaimanakah penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, orangtua/wali dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengetahui lingkungan serta pendampingan bagi anak yang berkonflik dengann hukum, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pelindungan anak untuk mengetahui peran serta dalam pelindungan anak berkonflik dengan hukum. Luaran yang menjadi target dari penelitian ini berupa tulisan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi