Studi analisis pendapat Ibnu Hanbal tentang khulu’ sebagai fasakh dalam Kitab Al-Mughniy karya Ibnu Qudamah

ABSTRAK Kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan di masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun adakalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Hal ini berarti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Sehingga pada saat seperti ini, Islam membolehkan adanya putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dan jika kebencian adanya dari pihak suami, maka di tangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya namun jika kebencian adanya pada pihak istri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu’ yaitu mengembalikan mahar pada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akibat khulu’, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu’ adalah fasakh sedangkan pendapat ulama lain mengatakan bahwa khulu’ adalah talak sehingga perbedaan pendapat ini membawa akibat hukum berapa kali boleh melakukan khulu’. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba menganalisis pendapat Ibnu Hanbal yang mengatakan bahwa khulu’ adalah fasakh. Adapun dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), sedangkan obyek yang penulis teliti dalam masalah ini, sumber pokok yang penulis gunakan adalah kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Hasil analisis penulis bahwa perceraian dengan jalan khulu’ berbentuk talak karena hal ini sesuai dengan keterangan surat Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan bahwa khulu' itu tidak dapat dirujuk kecuali dengan perkawinan yang baru, selain itu pendapat ibnu hanbal tentang khulu’ sebagai fasakh kurang sesuai dengan KHI yang mana KHI tersebut menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ataupun perceraian, dan hal ini sesuai dengan pasal 161 dan pasal 155 KHI