Analisis terhadap pendapat Dawam Rahardjo tentang zakat sistem perpajakan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memusatkan pada rumusan masalah analisis terhadap pendapat Dawam Rahardjo mengenai pelaksanaan zakat dalam sistem perpajakan di Indonesia. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, digunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa pengumpulan tulisan-tulisan Dawam Rahardjo yang berhubungan dengan pajak dan zakat. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi yaitu memberikan pemaparan hasil analisis secara menyeluruh tanpa adanya pemisahan-pemisahan dengan tujuan untuk semakin memperjelas arah dan hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Dawam Rahardjo Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban pada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Berbagai pajak malahan memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya. Tapi berbeda dengan pajak, zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta untuk kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama. Pembayar zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana halnya pembayar pajak. Oleh karenanya menurut Dawam Rahardjo, umat Islam tetap saja memiliki kewajiban untuk membayar pajak meskipun mereka telah memiliki kewajiban yang hampir sejenis dengan kewajiban pajak yakni zakat. Menurut Dawam Rahardjo, pajak harus lebih didahulukan dari zakat, yang menurut penulis, dapat disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu : 1. Aspek ketaatan kepada ulil amri 2. Aspek maslahat lil umat 3. Aspek syari’at pelaksanaan zakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan baru bagi masyarakat tentang kejelasan dan urgensi zakat dan pajak. Sehingga nantinya masyarakat tidak akan kebingungan dalam menghadapi dan merespon keberadaan dua kewajiban yang juga merupakan wujud dari status manusia; zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba Allah dan pajak sebagai kewajiban manusia sebagai warga negara