Kedudukan hak cipta dalam hukum waris: studi analisis keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al- Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 15-18 November 1989

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, yang disertai semakin banyaknya permasalahan baru yang semakin komplek, salah satu problem yang aktual dalam hal ini munculnya fenomena dalam masyarakat bagaimana jika hak cipta dijadikan sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu sama lain, dan bagaimana kedudukan hak cipta dalam hukum waris. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, NU dalam muktamarnya yang ke-28 yang diadakan di Yogyakarata pada tahun 1989 memberikan solusi yaitu mengenai kedudukan hak cipta dalam hukum waris adalah termasuk tirkah sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama di bagi. Dapat di ketahui bahwa harta pusaka atau harta warisan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa harta peninggalan yang berupa harta benda saja, akan tetapi juga bisa berupa hak-haknya ataupun keahlian atau ketrampilan yang di wariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 3 berbunyi hak cipta diangap benda yang bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian yang salah satunya dengan cara pewarisan. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam muktamar NU ini menarik untuk dikaji. Apabila ditinjau dari segi normatif merupakan telaah kepustakaan yaitu telaah terhadap masalah kedudukan hak cipta dalam hukum waris yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, dalam hali ini adalah kumpulan keputusan muktamar NU ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 November 1989 di Yogyakarta. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya untuk mendukung data primer dalam bentuk artikel maupun bentuk dokumen. Apabila dilihat dari segi sosiologis dalam masyarakat maka keputusan muktamar NU menjadi suatu produk hukum baru, yang memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut. Dengan begitu orang akan belajar menghargai karya-karya yang di hasilkan oleh orang lain, dan sejauhmana produk hukum yang di hasilkan dari keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ini penerapannya dalam masyarakat, khususnya bagi warga Nahdliyin. Jika ditinjau dari segi ushul yaitu untuk mengetahui sumber-sumber data dalam pengambilan keputusan. Dalam hali ini sumber yang dijadikan landasan dalam menetapkan hukum keputusan kedudukan hak cipta dalam hukum waris yang mengunakan kitab-kitab mutabarah (sahih). Permasalahan ini menarik untuk dikaji, sebab selain belum ada yang mengatur masalah ini kecuali produk hukum yang dihasilkan oleh bathsul masail ini, juga menarik untuk dikaji bagaimana metode yang digunakan oleh NU dalam mengambil keputusan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris