Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. tentang permohonan itsbat nikah

Adanya ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" dan juga dalam pasal 5 ayat (1) KHI yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", maka setiap perkawinan diharuskan dicatatkan, sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi. Akta nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Akta nikah akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan jika terjadi permasalahan di kemudian hari, serta bermanfat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Dalam putusan nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm, tentang permohonan Itsbat nikah. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menolak permohonan itsbat nikah para pemohon, majelis hakim menetapkan perkaranya hanya menitikberatkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, padahal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur Itsbat nikah, namun Itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para hakim yang disesuaikan dalam praktek perkara di Pengadilan Agama Semarang. Adapun pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif normatif. Dalam pandangan penulis, jika dilihat dari berbagai faktor para pemohon berhak permohonan Itsbatnya dikabulkan. Dalam KHI sendiri juga mengatakan bahwa pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah atau belum sempat dicatatkan mempunyai peluang untuk di Itsbatkan di kemudian hari, jadi para pemohon berhak untuk dikabulkan permohonan Itsbatnya. Kebijakan ini dalam Ushul Fiqh menggunakan metode Maslahah mursalah, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam agama (fiqh) namun tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Bahwasannya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan keculai untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga