Studi analisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim

Adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam sebuah sistem pemerintahan yang arogan pada (abad VII H) bulan Sya’ban 726 H/ Juli 1326 M, membuat Ibnu Taimiyah bangkit untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Walaupun pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Ibnu Taimiyah untuk menyeru dan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar ditengah-tengah kekuasaan yang ada pada masa itu. Mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, maka pemikiran Ibnu Taimiyah ini masih sangat relevan apabila dikaji dan diterapkan pada masa sekarang ini. Karena kezaliaman tidak pernah akan habis dan berhenti selama masih adanya pemimpin yang zalim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research) , dan menggunakan sumber data dalam rangka penyempurnaan kajian ilmiah yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam memakai analisa data dapat di ambil data secara deskriptif analitis dan metode hermeneutika. Konsepsi Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim meliputi: dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim, sikap Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin zalim dan hukum melawan pemimpin zalim. Al-Qur’an sebagai prinsip dasar masyarakat Islam dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai rujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini pula Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemimpin yang dapat mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “Kepemimpinan”. Dari sinilah ada sebuah riwayat yang mengatakan enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa masyarakat dilarang untuk memberontak (perang) sehingga terjadinya pembunuhan. Karena menurutnya bisa menimbulkan kehancuran dan akan menimbulkan kezaliman yang lebih besar dan juga untuk menghindari akan terjadinya kekosongan kekuasaan. Untuk menghindari itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara tidak adil sekalipun Islam