PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN

Sebagai lembaga yang menjadi salah satu unsur dari tegaknya negara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berupaya menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi antara Badan/Pejabat Pemerintahan dengan masyarakat. Keterbatasn kompetensi yang dimilikinya menjadikan PTUN masih jauh dari kata maksimal dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Perancis, yang menjadi pelopor berdirinya Peradilan Administrasi, memberikan kewenangan yang tak terbatas hanya keputusan tertulis saja, melainkan juga kepada tindakan pembiaran oleh Pemerintah terhadap rusaknya fasilitas publik yang menyebabkan timbulnya korban. Begitupun Belanda yang juga berani keluar dari kungkungan keputusan tertulis dan memasukkan tindakan faktual pemerintah menjadi kompetensi dari Peradilan Administrasinya. Dari persoalan tersebut, muncul pertanyaan: pertama, mengapa PTUN tidak menerapkan kewenangan sebagaimana kewenangan yang diterapkan Peradilan Administrasi di Perancis dan Belanda? Kedua, apakah kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda dapat diterapkan pada PTUN di Indonesia? Ketiga, jika dapat diterapkan, bagaimana cara menerapkannya? Jika tidak, mengapa kompetensi tersebut tidak dapat diterapkan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel sebagai bahan sekundernya, kamus dan ensikolopedia sebagai bahan tersiernya, serta yuridis-komparatif sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau library research. Inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan politik kesejahteraan berimbas kepada ketidaksempurnaan PTUN dalam mencapai nilai keadilan. Anggapan sebagai penghambat stabilitas pembangunan terus dilekatkan kepada PTUN sampai pada akhirnya pemerintah mengalami krisis legitimasi karena ambisi pembangunan yang berlebih. Akhirnya demi alasan mengembalikan legitimasi, PTUN didirikan namun dengan kewenangan yang masih sangat terbatas. Sebagai bukti konkret atas pengimplementasian politik kesejahteraan, kewenangan PTUN perlu diperbarui. Upaya ini bisa dilakukan dengan berkaca pada pendirian Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda yang ide dasarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Setidaknya ada empat ide yang melandasinya: pertama, menempatkan masyarakat pada posisi yang sama dengan pemerintah, kedua, pemerintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, ketiga, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dengan alasan tidak ada hukumnya, dan keempat tindakan yang dilakukan pemerintah dalam kerangka hukum publik diawasi dan diperiksa oleh Peradilan Administrasi. Ide keempat inilah yang belum dimiliki Indonesia, sehingga Indonesia perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, melakukan harmonisasi hukum yang mengatur tentang kewenangannya, membuat hukum acaranya, dan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder terkait agar PTUN mampu beroperasional secara efektif untuk mencapai visi kesejahteraan yang telah digaungkan oleh konstitusi