KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM TATANEGARA DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH QAḌĀʻIYYAH

ABSTRAK Amandemen ke tiga Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001, telah membawa warna baru dalam sistem ketatanegraan di Indonesia. Salah satu perubahannya yaitu pada bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman berubah secara mendasar baik secara susunan lembaga, kedudukan dan kewenangannya, sebagaimana di atur dalam dalam bab tersebut pasca perubahan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaaan negara yang merdeka bebas dari segala campur tangan dari kekuasaan lainnya. Selain itu dalam amandemen tersebut menyebutkan lembaga peradilan baru yaitu Mahkaman Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah Mahkamah Agung, namun mereka sejajar dengan kewenangan yang hampir sama berbeda tingkatannya. Kemudian di atur lebih lanjut dalam UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 yang menyatakan putusan MK bersifat final sejak diucapkan termasuk mencakup kekuatan hukum mengikat. Dengan ketentuan sifat putusan tersebut nyatanya pengimplementasian putusan dari MK belum maksimal, tidak ditaati oleh instrumen lembaga lain masih menjadi persoalan yang melekat di MK. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem tatanegara di Indonesia perspektif Siyāsah Qaḍā’iyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka sebuah penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptifanalisis. Yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam komprehensif. Teori yang digunakan adalah siyāsah qaḍā’iyyah yaitu yang membahas masalah mengenai yudikatif, yang dibagi menjadi tiga yaitu al-qaḍā yang menangani perkara umum, al-hisbah peradilan yang menangani perkara yang lebih ringan, dan almaẓālīm peradilan yang menangani perkara mengenai rakyat dengan negara, dan pengujian konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ketatanegaraan Islam Mahkamah Konstitusi seperti al- maẓālīm yang berfungsi sebagai pelindung hakhak konstitusional warga negara. Di Indonesia kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung namun tidak terlalu kuat dan masih lemah kekuasaannya dalam mengimplementasikan putusannya tidak hanya lembaga negara eksekutif dan legislatif bahkan Mahkamah Agung. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada ketentuan yuridis atau sanksi mengenai konsekuensi tidak menaati putusan Mahkamah Konstitus