PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT NAGARI KATAPING

ABSTRAK Hak ulayat diakui oleh negara secara utuh untuk melindungi hak-hak warga negara atau masyarakat hukum adat yang dituangkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Untuk Hak Ulayat di Minangkabau diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Berdasarkan ketentuan di dalam UUPA, tanah ulayat, khususnya ulayat nagari dapat didaftarkan untuk diterbitkan haknya. Hak tersebut adalah hak pakai dan hak kelola. Namun pada kenyataannya di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, tanah ulayat nagari didaftarkan untuk menjadi hak milik perorangan. Permasalah yang diteliti dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan Rajo Sampono mengatur peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat Nagari Kataping? 2) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara Rajo Sampono dengan masyarakat yang memanfaatkan tanah ulayat Nagari Kataping? 3) Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari tanah ulayat Nagari Kataping? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah library research dan field research. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskripti. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan: 1) Penegasan kewenangan Rajo Sampono masih ada dibuktikan dengan, adanya masyarakat adat di Nagari Kataping, Masih terdapat wilayah, adanya kewenangan Rajo Sampono dalam mengatur, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayatnya, masih adanya tanah ulayat yang dikuasainya secara aktif . 2) Kedudukan Rajo Sampono sebagai Rajo bagi masyarakat Nagari Ketaping, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayatnya merupakan otoritas dari Rajo Sampono, untuk member dan membagi tanah ulayatnya dengan prinsip adat diisi, limbago dituang, sehingga melahirkan hubungan hukum sebagai berikut: hubungan hukum perdata, hubungan hukum publik. hubungan hukum administrasi. 3) Pendaftaran tanah yang berasal dari tanah ulayat Rajo di Nagari Kataping, dilakukan melalui mekanisme pemberian hak bukan konversi hak, berdasarkan Pasal 24 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana PMA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang menghapus PP 10 Tahun 1961 dan PMPA Nomor 2 Tahun 1962