PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMERINTAH DI KOTA SOLOK SUMATERA BARAT

Jaminan Sosial diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan diatur melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pekerja berhak mendapatkan jaminan atas kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Dari banyaknya pekerjaan konstruksi milik pemerintah di Kota Solok, sampai dengan akhir tahun 2018 baru dilakukan pembayaran jaminan sosial bagi para pekerja sebanyak 9 kasus untuk jaminan atas kecelakaan kerja dan 2 kasus untuk jaminan atas kematian dengan total pembayaran Rp. 89.766.791,-. Dari jumlah tersebut terlihat belum maksimalnya pelaksanaan program jaminan sosial bagi para pekerja dikarenakan belum diikutsertakannya oleh para pemberi kerja walau sudah dipersyaratakan oleh Undang-Undang. Melihat kenyataan tersebut, maka dalam tesis ini diangkat persoalan terhadap bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi para pekerja, dan hambatan-hambatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dalam menjalankan Program Jaminan Sosial terhadap pekerja, serta bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan perlindungan pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di kota Solok, Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, secara langsung melihat keadaan lapangan di daerah Kota Solok dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), melakukan identifikasi (problem-identification) dan menuju pada penyelesaian masalah dengan hasil penelitian sebagai berikut 1) Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional telah dilakukan di Kota Solok oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kota Solok sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sesuai Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistim Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional, namun pelaksanaan belum optimal ditandai dengan pembayaran jaminan sosial yang belum sebanding dengan jumlah pekerja di Kota Solok sebanyak 3.102 orang 2) Hambatan-hambatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dalam menjalankan Program Jaminan Sosial terhadap pekerja disebabkan karena kurang patuhnya para pemberi kerja, lemahnya pengawasan dan regulasi yang masih berpihak kepada pemberi kerja, 3) Jaksa Pengacara Negara dapat berperan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di kota Solok melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Pengacara Negara melalui Nota Kesepahaman yang telah ada dengan BPJS dan Pemerintah Kota Solok, dan hadir dalam setiap pelaksaan kontrak guna memastikan pencantuman klausul adanya jaminan sosial bagi para pekerja. Sehingga dapat mendorong jumlah kepesertaan dan pemberian santunan, yang pada tahun 2019 telah dibayarkan untuk pemberian santunan atas Kecelakaan Kerja sebanyak Rp. 1.842.779.600 untuk 197 kasus dan pemberian santunan atas kematian sebanyak Rp. 909.000.000,- untuk 34 kasus