SIKAP MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMBENTUKAN SUMATERA BARAT MENJADI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU

MUHAMMAD IRSYAD SUARDI, 1510812018. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Sikap Kelompok yang Mendukung dan Kelompok yang Menolak terhadap Wacana Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Pembimbing I Prof. Dr. Damsar, MA dan Pembimbing II Dr. Alfan Miko, M.Si. Wacana mendirikan Daerah Istimewa Minangkabau menimbulkan dukungan dan penolakan dari sejumlah pihak. Keinginan Dr. MN dengan beberapa tokoh mendirikan Daerah Istimewa Minangkabau telah dimulai pada tahun 2014. Landasan mendirikan DIM berdasar pada UUD 1945 pasal 18 B Ayat 1 yang isinya negara mengakui hak asal-usul dan keistimewaan suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sikap dari kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak terhadap wacana pembentukan DIM di Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap dari kelompok yang mendukung, menolak dan abstain terhadap wacana DIM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball sampling serta dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Wacana dari Michel Foucault yang memfokuskan pada pandangan seseorang terhadap suatu hal berdasarkan kajian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini terdapat sikap kelompok yang mendukung, diantara sikapnya, UUD 1945 mewadahi dalam Pasal 18 B ayat 1, didasarkan pada ABS-SBK, Sumatera Barat pernah menjadi Ibukota PDRI, keistimewaan yang ada di Nagari, pendiri Republik Indonesia mayoritas dari Minangkabau dan mendukung karena bisa membuat provinsi baru. Adapun sikap dari kelompok yang menolak, diantara sikapnya, hanya keinginan dari kelompok elite bukan keinginan dari masyarakat Sumatera Barat, tanpa adanya Daerah Istimewa Minangkabaupun ABS-SBK bisa diwujudkan, ABS-SBK tidak unik karena suku-suku bangsa di dunia juga Matrilineal, ABS-SBK tidak unik karena di Gorontalo juga menganut ABS-SBK, karena Aceh, Yogyakarta dan Papua memiliki kelebihan yang tidak bisa disamakan dengan Sumatera Barat, Sumbar dapat dibangun melalui UU Desa dan Nagari, karena mereka hanya berpikir struktural dan hanya mau merubah dari atas, konsep negara Federal yang bertentangan dengan konstitusi, bukan prioritas Sumatera Barat saat ini seharusnya bagaimana meningkatkan kualitas SDM, mengkerdilkan peran Mentawai dan Minangkabau itu bersifat Universal dan hanya mempersempit posisi Minangkabau. Sikap kelompok yang abstain, abstain karena belum pernah dibahas dijajaran pemerintahan dan DPRD dan abstain karena wacana tersebut masih banyak keterbatasan