PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM

Safekeeping of compensation to the cour conducted in the acquisition of land for public purposes is one solution to accelerate the process of development. Disagreement between the parties in terms of compensation makes the Agency of the project manager to use a consignment mechanism to resolve this compensation issue. For this reason, this research is focused on three main issues. First, how is the process of valuation and determination of compensation in land acquisition for the construction of the Padang-Pekanbaru toll road (Section of the Padang-Sicincin Road) as a public interest? Second, how is the implementation of compensation for land acquisition in the procurement of land for the construction of the Padang-Pekanbaru toll road (Section of the Padang-Sicincin Road) as a public interest? Third, what is the relationship between the compensation deposit and the process of dispute resolution in the Pariaman District Court on land acquisition activities for development as a public interest? This type of research is empirical juridical legal research and to answer the above problems, this study uses primary data and secondary data. Primary data were obtained through field research, while secondary data were obtained from the search for legislation and decisions of judges of the Constitutional Court. Data analysis are conducted in a qualitative descriptive manner. Keywords: Safekeeping of Indemnity, Land Procurement, Public Interest. PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG - PEKANBARU SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM (Debby Khristina, 1820119009, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas) ABSTRAK Penitipan ganti kerugian pada Pengadilan yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu solusi untuk mempercepat proses jalannya pembangunan. Ketidaksepakatan para pihak dalam hal ganti kerugian membuat Instansi dari pengelola proyek menggunakan mekanisme konsinyasi untuk menyelesaikan permasalahan ganti kerugian ini. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan. Pertama, bagaimanakah proses penilaian dan penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Ruas Jalan Padang-Sicincin) sebagai kepentingan umum? Kedua, bagaimana pelaksanaan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Ruas Jalan Padang-Sicincin) sebagai kepentingan umum? Ketiga, bagaimana hubungan penitipan ganti kerugian dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pariaman pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan sebagai kepentingan umum? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian dan penetapan ganti kerugian pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2/ 2012 dalam hal kegiatan sosialisasi, musyawarah dan kegiatan ganti kerugian dengan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik hak tanah namun sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2/2012 bahwa pelaksanaan musyawarah merupakan bagian dari proses penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh tim penilai dan di dalamnya terdapat asas kesepakatan dalam musyawarah tersebut yang tidak terpenuhi dimana musyawarah seharusnya dilakukan oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang dikehendaki para pihak. Proses Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Pariaman telah sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2016 Pengajuan keberatan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian tanah pada Pengadilan Negeri Pariaman juga dilakukan sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2016 dan dalam Pemberian Ganti Kerugiannya menunggu proses Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga bisa diberikan uang tersebut kepada Pihak yang Berhak menerimanya. Kata Kunci: Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umu