PENEGAKAN HUKUM ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG ANTARA KOALISI ARAB SAUDI MELAWAN KELOMPOK HOUTHI DI YAMAN

Hukum Humaniter Internasional dirancang untuk memastikan perlindungan minimal bahkan yang paling besar dalam perang dan mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip kemanusiaan, perang atau konflik yang terjadi di Yaman berlangsung sejak tahun 2011 telah memakan banyak korban dari penduduk sipil. Salah satu cara untuk melindungi penduduk sipil dalam suatu perang atau konflik yaitu dengan cara menegakkan prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan memiliki tujuan utama untuk melindungi penduduk sipil dengan cara membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Penulis disini membahas tentang dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Koalisi Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman berdasarkan prinsp pembedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan serta menggunakan penelitian sinkronisasi hukum positif dengan sifat penelitian deksriptif analitis yaitu penelitian dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. Kemudian peneliti menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam menyusun serta menganalisis permasalahan yang ada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional secara tegas dan jelas memberikan pengaturan mengenai perlindungan kepada penduduk sipil diatur pada Konvensi Jenewa 1949 khususnya pada pasal 27 sampai 34 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 48 mengenai pembedaan penduduk sipil dan kombatan, pasal 52 mengenai perlindungan obyek sipil dan obyek yang boleh diserang. Dalam konflik tersebut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak koalisi Arab terhadap Houthi telah menewaskan warga sipil sebanyak 10.000 korban jiwa. Selain menyerang warga sipil pihak koalisi arab juga menghancurkan berbagai fasilitas sipil diantaranya 14 bandara, 10 pelabuhan, 512 jembatan, 125 pembangkit listrik, 164 tangki air, 167 stasiun komunikasi. Hal tersebut menandakan bahwa perlindungan warga sipil tidak terlaksana secara maksimal. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesadaran dari para pihak untuk mengedepankan prinsip pembedaan sehingga dapat meminimalisir kerugian nyawa maupun fasilitas umum. Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Prinsip Pembedaan, Perlindungan Penduduk sipil dan Obyek sipil, Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Yama