PENINDAKAN KOSMETIK ILEGAL YANG BEREDAR DI KOTA PADANG OLEH BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PADANG (STUDI KASUS TAHUN 2017-2018)

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM RI selaku badan yang dibentuk Presiden yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap pelanggaran praturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Dalam pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Badan POM dalam memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Belakangan ini gaya hidup masyarakat yang mulai berubah dengan semakin konsumtif dalam beberapa hal membuat banyak oknum produsen dan distributor melakukan pelanggaran dalam bidang obat dan makanan salah satunya dalam produksi dan penjualan produk kosmetik ilegal yang kian marak dijumpai di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana upaya penindakan terhadap kosmetik ilegal yang beredar di kota padang oleh BBPOM di Padang, dan yang kedua adalah kendala apa yang dihadapi dalam menindak kosmetik ilegal yang beredar di kota padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 1)upaya penindakan yang awal dilakuakan adalah upaya pre-emtif, upaya preventif, upaya resesif melalui operasi rutin dan operasi khusus dan penindakan langsung terhadap produk ilegal dengan penyitaan dan pemusnahan. Sesuai peraturan presiden Nomor 80 tahun 2017 pasal 4 huruf c penindakan juga memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan. 2) hambatan yang dihadapi dalam menindak kosmetik ilegal yang beredar di kota Padang terdapat hambatan yuridis, non yuridis dan budaya hukum masyarakat sendiri. Kata Kunci: Penindakan, Kosmetik, Badan POM R