JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT (Dian Wahyuni, NIM. 1820119013, 2020, 120 halaman) ABSTRAK Gugatan perdata dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan yang diwakili Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah upaya Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? (2) Apa kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? (3) Bagaimana bentuk penyelesaian atas kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dimasa mendatang pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris (terapan), yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara dan upaya negosiasi dengan terpidana atau ahli waris terpidana tidak berhasil. Dalam pelaksaanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkendala oleh tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap aset yang disita dan telah dilakukan lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas Kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen. Jaksa Pengacara Negara menghimbau terpidana atau ahli waris terpidana untuk membayar tuggakan uang pengganti, penelusuran harta kekayaan terpidana hingga ke ahli waris, melakukan blokir terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris jika terpidana meninggal. Kata Kunci : Jaksa Pengacara, Gugatan, Kerugian Negara dan Korups