KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

ABSTRAK Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak memilih dan dipilih tidak boleh seorangpun untuk merusak, menghapus, bahkan mengurangi kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi, atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi dengan dikeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, agar Parpol tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, mantan terpidana Bandar narkoba, dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dengan dikeluarkan ketentuan PKPU tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan elit-elit politik yang diangap telah melangar hak memilih dan dipilih seseorang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, diajukanlah Judicial Review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya dalam Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bagaimana pengaturan Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilihan Umum 2019, kedua bagaimana implikasi putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari Peraturan Perundang-undangan dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 bahwa mantan terpidana boleh mencalonkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berdasarakan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri apabila yang bersangkutan telah melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dan secara terbuka dan jujur mengakui kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana serta implikasi dari putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah bahwa mantan terpidana korupsi dilegalkan untuk mencalonkan diri dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan harus melakukan peneyesuain isi PKPU dengan isi putusan MA dan MK. Kata Kunci: Pembatasan, Hak Memilih dan Dipilih, Pemilu, Putusan