REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH

  This study of natural resource management under the Article 33 of the 1945 Constitution is more motivated by economic justice where the management of natural resource always ignores the environmental aspects as such that the state fails to protect the community. The state should significantly increase the prosperity and welfare of the people. Environmental aspects become the last criteria in promulgating economic policies and production processes at macro and micro scale in the mining sector. The existence of PETI is generated by internal and external triggering factors. Community believes that mining commodities in the surrounding area can stimulate prosperity while the quality of human resources is generally low and financial capacity is limited. This eventually triggered the emergence of illegal people's mining practices. Technical requirements for granting IPR mentioned in the  Article 48 Paragraph 2 letter b of Governmental Regulation  No. 23, 2010 is difficult to meet by community miners. Under Article 9 Paragraph (3) jis Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (3) letter (e) of Law No. 23, 2014 regarding Regional Government, energy and mineral resource issues is included in concurrent Administration affairs. Central Government, in passing its policy should consider local wisdom while paying attention to national interests. Keyword : Mining, People, Policy.  Kajian terhadap penglolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 lebih bermotif keadilan ekonomi dan selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga negara gagal dalam melindungi masyarakat. Seharusnya negara secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.  Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal. Masyarakat menilai komoditas tambang di sekitar wilayahnya dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi meraka, sementara kualitas sumber daya manusia secara umum terbilang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat illegal. Syarat-syarat teknis pemberian IPR pada Pasal 48 Ayat 2 huruf b  PP No. 23 Tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat. Menurut ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (3) jis Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren.Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Kata Kunci : Kebijakan, Pertambangan, Rakyat