Rasio benchmarking sebagai alat menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan manufaktur

Untuk mendukung pelaksanaan sistem self-assessment dan meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap Wajib Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 yang membahas tentang rasio total benchmarking. Rasio tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Namun, sampai saat ini belum ada pembaharuan terkait peraturan tersebut sehingga menimbulkan keraguan terkait relevansi peraturan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah rasio total benchmarking yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak masih relevan untuk digunakan dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, yang bertujuan mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai rasio total benchmarking dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.Variabel yang digunakan adalah 11 rasio benchmarking (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 96/PJ/2009). Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur (termasuk dalam Kelompok Lapangan Usaha Industri Pengolahan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 – 2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan auditan yang diambil dari IDX (www.idx.co.id). Teknik analisis data menggunakan pemanfaatan dan perbandingan rasio benchmarking sesuai Surat Edara Dirjen Pajak Nomor SE-96/PJ/2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rasio total benchmarking Dirjen Pajak dengan rasio benchmark Wajib Pajak, namun secara garis besar, selisih rasio yang terjadi tidak semuanya terpaut jauh, sehingga rasio total benchmarking milik Dirjen Pajak ini masih relevan untuk digunakan