IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Peneitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ini difokuskan pada permasalahan implementasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua, kendala-kendala dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua dan upaya penyelesaiannya, Penulis tertarik pada judul tersebut karena rasa heran dan prihatin pada perkembangan masyarakat asli Papua yang semakin terpuruk pada permasalahan hak-hak masyarakat asli Papua walaupun sudah adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang secara khusus mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kendala-kendala perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua dan upaya penyelesaian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari teori pembagian kekuasaan, desntralisasi asimetris, dan teori keadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua yang berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu bagi Provinsi Papua belum terealisasi secara baik di dalam masyarakat asli Papua. Hal ini dapat terlihat dengan sebagaian hak-hak masyarakat asli Papua belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan, walaupun secara khusus sudah adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjadi landasan dalam setiap kewenangan yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Papua. akan tetapi kewenangan itu masih terbatas hanya pada tingkat Peraturan perundang- Undangan