EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Tesis ini berjudul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State Auxiliary Body dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsekuensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah independensi dan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi tergantung politik hukum negara. Independensi yang dimaksud dalam pengertian kelembagaan maupun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait eksistensinya ialah keterbatasan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, keterbatasan dukungan politik, dan kultur hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatsi kendala-kendala tersebut yaitu membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum, perlindungan hukum bagi aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dukungan negara bagi Komisi Pemberantasan Korupsi