PENGARUH BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Pengaruh Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan tertib administrasi pengadaan barang/ jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana agar Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat efektif menertibkan pengadaan barang/ jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengambil bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan permasalahan disajikan secara deskriptif yang kemudian dianalisa dengan cara kuantitatif. Dari hasil analisa penulis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka apabila pada saat pemeriksaan ditemui adanya penyimpangan/ temuan hasil pemeriksaan, selanjutnya akan direkomendasikan kepada instansi yang bersangkutan supaya ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen untuk masa yang akan datang. Sebagai Kesimpulan Pengaruh Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan tertib administrasi pengadaan barang/ jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah belum optimal hal tersebut dapat diketahui antara lain, Tahun Anggaran 2006 masih dijumpai banyak penyimpangan/ temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sedang sebagai kesimpulan agar Keputusan Presideu Nomor 80 Tahun 2003 dapat efektif menertibkan pengadaan barang/ jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setiap pengadaan barang/ jasa pemerintah wajib mengacu pada ketentuan dimaksud dari proses perencaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan. Selain itu dalam pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta di butuhkan aturan yang lebih khusus (spesifik) yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur yang lebih dapat memberdayakan otonomi daerah dan tidak protektif, sehingga dapat meningkatkan daya saing dunia usaha dan makin kompetitif