KEBERLAKUAN LEMBAGA PERDAMAIAN MELALUI UPAYA MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kedudukan PERMA dapat diakui sebagai bentuk produk hukum yang dapat menjadi dasar bekerjanya lembaga perdamaian melalui mediasi, dan sinkronisasi PERMA secara hirarkhis dengan produk hukum yang relevan. Penelitian dilakukan terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang keberlakuan lembaga perdamaian melalui upaya mediasi khususnya terhadap keberlakuan secara yuridis. Di samping itu dilakukan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui keberlakuan lembaga perdamaian melalui upaya mediasi tersebut di tengah masyarakat khususnya di wilawah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang belum melaksanakan PERMA No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Analisa dilakukan dengan diskripsi terhadap keberlakuan lembaga perdamaian melalui upaya mediasi. Selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan, sehingga diperoleh prinsip penalaran hukum secara subsumsi, dan ditemukan asas hukum Lex superior derogat legi inferiori agar dapat diperoleh aturan hukum dan keputusan hukum yang dapat diberlakukan sebagai dasar hukum terhadap keberlakuan lembaga perdamaian melalui upaya mediasi tersebut. Norma hukum yang dapat dipakai sebagai dasar hukum itu kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatika