PENGARUH PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM TENTANG ABORSI DI INDONESIA

Pasal 60 RUU Amandemen UUK memuat ketentuan yang membolehkan aborsi aman. Ketentuan yang demikian itu mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat, terutama kubu Pro-Life dan Pro-Choice, sehingga memicu kedua kubu mengadakan debat publik baik yang disiarkan melalui TV maupun disampaikan dalam forum seminar nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat terhadap pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia. Data pustaka dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan pidana positif berkaitan dengan aborsi sebagai his constitutum dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana positif berkaitan dengan aborsi sebagai ius operatum dalam perkara tindak pidana aborsi 10 tahun sebelum dan 10 tahun sesudah ditetapkannya UUK di wilayah hukum PT DIY. Selain itu, data pustaka mencakup pula ketentuan hukum pidana berkaitan dengan aborsi dalam RUU KUHP dan RUU Amandemen UUK. Juga termasuk dalam data pustaka adalah hasil penelusuran berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa tulisan ilmiah dan laporan hasil penelitian yang diperoleh dari buku dan jurnal, maupun konsep-konsep dan pengertian-pengertian yang didapat dari Black's Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Encyclopedia of Bioethics. Data lapangan dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa observasi dan partisipasi, serta kuesioner dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dalam tiga tataran yaitu: tataran deskriptif, tataran explikatif, dan tataran preskriptif atau normat f Hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat berkaitan dengan aborsi dapat merubah peraturan hukum tentang aborsi di Indonesia dari posisi sangat restriktif ke posisi moderat. Dikatakan demikian karena temuan hasil penelitian ini berupa ius constituendum tentang aborsi yang dimungkinkan/seharusnya berlaku, di satu pihak menerima satu-satunya alasan aborsi aman yang dituntut oleh kubu Pro-Life yaitu berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, dan di lain pihak tidak secara mutlak menolak semua alasan aborsi aman yang dituntut oleh kubu Pro-Choice. Hasil penelitian ini mempertemukan tuntutan kedua kubu karena ius constituendum tentang aborsi yang dimungkinkan/seharusnya berlaku, tetap mempertahankan UUK dengan kewajiban membuat PP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (3). Di dalam PP tersebut perlu diatur tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan tindakan medis tertentu dalam bentuk abortus pro-vocatus medicinalis/therapeuticus, yang tidak hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi juga karena beberapa alasan lain seperti: adanya cacat bawaan berat padajanin, perempuan hamil yang mengidap penyakit jiwa, dan kehamilan akibat perkosaan dan incest. Alasan-alasan ini dari segi filosofis, yuridis, sosiologis, perbandingan hukum, medis dan psikiatri dapat dibenarkan