PENGARUH PERJANJIAN INTERNASIONAL (KHUSUSNYA PERSETUJUAN WTO) TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI INDONESIA

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kaidah-kaidah hukum internasional, termasuk persetujuan WTO yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Persetujuan WTO banyak menggunakan prinsip-prinsip ekonomi liberal dalam mengatur hubungan ekonomi internasional, sehingga kurang sejalan dengan system ekonomi Indonesia, yakni system ekonomi kerakyatan berdasar Pasal 33 UUD 1945. Permasalahan pengaruh persetujuan WTO terhadap pengaturan di bidang ekonomi di Indonesia dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode normative, yuridis, komparatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa akibat penyesuaian peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia dengan persetujuan WTO, menyebabkan peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia menjadi lebih bersifat liberalistik (didasarkan pada faham ekonomi liberal). Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia lebih banyak berupa Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, dan pembentukan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia menjadi terhambat