TINJAUAN TERHADAP TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POSLANTAS SEI BEJANGKAR)

Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan peraturan tentang lalu lintas agar dipatuhi oleh setiap orang dalam berlalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga pelanggaran lalu lintas sering terjadi walaupun telah dibuat suatu hukum pada kenderaan dan aturan sedemikian rupa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum empiris ini dikonsepkan apabila suatu petunjuk berdasarkan pengalaman agar bisa diawasi saat kehidupan nyata. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang polisi lalu lintas di wilayah hukum Pos Lalu Lintas Sei Bejangkar dan bagaimana upaya kepolisian untuk mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pos Lalu Lintas Sei Bejangkar. Tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas khususnya di wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar ialah menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas dalam keadaan aman, lancar, dan terkendali sepanjang wilayah hukum Poslantas Sei bejangkar. Serta bertugas untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada lalu lintas serta mengekang total angka terjadinya kecelakaan di lalu lintas. Wewenang Poslantas terkhusus wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar. Upaya yang telah di lakukan Poslantas Sei Bejangkar ada 2 metode dalam menaggulangi pelanggaran pada lalu lintas melalui; (1) Upaya Preventif (upaya pencegahan) upaya ini menggunakan cara memberikan tambahan pengetahuan masyarakat mengenai lalu lintas, (2) Upaya Represif (upaya penanggulangannya) yaitu dengan cara upaya penerapan paksa yakni dengan memberikan sanksi kepada setiap pelanggar lalu lintasKata Kunci : Pelanggaran, Polisi, Lalu Lintas