PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berlakunya Undang-undang no 13. Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memberikan perubahan dalam kebijakan penetapan upah minimum propinsi dari semula didasarkan atas kebutuhan hidup minimum menjadi didasarkan atas kebutuhan hidup layak. Berdasarkan perubahan kebijakan ini maka penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah penetapan upah minimum propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah didasarkan atas kebutuhan hidup layak dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum propinsi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan didukung penelitian kepustakaan yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka untuk kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan respondennya dari Kantor Wilayah Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan bahwa penetapan upah minimum propinsi adalah kebutuhan hidup layak dengan pentahapan pencapaian produktifitas pekerja, usaha marginal, upah perbatasan dan upah antar daerah dan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saran dalam penelitian ini adalah agar pentahapan pencapaian kebutuhan hiduo layak dapat segera mencapai seratus persen sebagai dasar penetapan upah minimum propinsi Daerah Istimewa Yogyakart