MANAJEMEN ISU UNTUK MENDAPATKAN PENERIMAAN PUBLIK (Studi Kasus Isu Pencemaran Limbah PT IKPP Serang, Tbk Tahun 2012)

Perubahan politik, ekonomi, dan sosial dapat menimbulkan isu bagi perusahaan. Coombs (2007:18) menyatakan bahwa isu dapat berkembang menjadi krisis dan berpengaruh signifikan terhadap operasional organisasi (Moore, dikutip dari Heath, 2001). Oleh sebab itu, isu perlu dikelola agar tidak berubah menjadi krisis (Coombs, 2007:18). Seeger, Sellnow, dan Ulmer (dikutip dari Heath, 2001) menyatakan bahwa manajemen isu merupakan salah satu fungsi yang dijalankan Public Relations. Tujuannya, supaya perusahaan mendapatkan penerimaan publik Chung 2010). PT Indah Kiat Pulp and Paper Serang, Tbk adalah salah satu perusahaan multinasional yang menghadapi isu pencemaran limbah pada tahun 2012. Kemunculan isu pencemaran limbah dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi anatara perusahaan dan publik. Publik yang merasa kecewa melakukan aksi demo dan resistensi terhadap CSR. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan manajemen isu pencemaran limbah, faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan manajemen isu, dan legitimasi sebagai tujuan manajemen isu. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Tahap pengumpulan dan interpretasi data menggunakan pendekatan kualitatif melalui in depth interview. Pencemaran limbah dipersepsikan sebagai isu karena menimbulkan ketidakjelasan, polemik dan dampak signifikan kepada perusahaan. Isu ini muncul hanya pada saat musim kemarau. Publik yang berpolemik antara lain pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah desa, LSM, dan media. Kepentingan mereka didominasi oleh aspek ekonomi dan politik. Manajemen isu PT IKPP Serang, Tbk bertujuan untuk mengantisipasi isu supaya tidak menjadi krisis, mengurangi konflik, media pembelajaran, dan mendapatkan penerimaan. Pengelolaannya dilakukan oleh komite lingkungan tanpa menggunakan guideline tertulis. Namun demikian, mereka mengklaim melakukan pengelolaan seperti meeting dan koordinasi, pembuatan program dan persetujuan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Program manajemen isu ada lima yaitu perizinan dan advokasi, CSR, kerjasama, audit lingkungan, dan pelaksanaan rekomendasi KLH. Kelima program ini merupakan program simbolik yang bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah dan masyarakat adalah stakeholders yang mempunyai power dan urgency. Program CSR berbentuk filantropi dan membangun ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Sedangkan, perizinan (legal obligation) digunakan untuk mendapatkan dukungan afirmatif dari pemerintah dan keberlangsungan bisnis perusahaan