PROTES PANWASCAM TERHADAP KPU BANDAR LAMPUNG TERKAIT KASUS KELEBIHAN PENCETAKAN SURAT SUARA (Studi Analisis Isi Pemberitaan Harian Umum Lampung Post Periode Mei 2010 - Juni 2010 tentang Protes Panwascam terhadap KPU Bandar Lampung terkait Kasus Kelebihan Pencetakan Surat Suara Menjelang Pilkada Bandar Lampung 2010)

KPU Bandar Lampung termasuk salah satu KPU Kabupaten/Kota yang bernaung di bawah KPU Lampung (provinsi). KPU Bandar Lampung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pilkada. Berbagai kejanggalan terjadi menjelang Pilkada di Bandar Lampung, mulai dari kelebihan cetak surat suara, perombakan PPK dan PPS secara mendadak, hingga DPT yang tidak transparan. Kasus kelebihan cetak surat suara menjadi salah satu kasus yang baru pertama kali terjadi di Bandar Lampung. Jumlah surat suara yang dicetak membengkak hingga 17% dari jumlah yang seharusnya. Kasus kelebihan pencetakan surat suara terjadi karena kurangnya koordinasi antara sekretariat KPU dan panitia lelang. Kasus ini membuat Ketua KPU Bandar Lampung merasa terpojok dan melemparkan kesalahan pada pers karena merasa divonis dengan adanya pemberitaan tersebut. Pers atau media massa secara professional di dalam teori pers tanggung jawab sosial memiliki kebebasan yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi penting, yaitu berkewajiban memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi secara benar, tepat, objektif, dan seimbang. Bersama dengan hal itu, sama seperti yang tercantum dalam rumusan Komisi Kebebasan Pers tentang ukuran pelaksanaan kegiatan pers. Harian Umum Lampung Post sebagai surat kabar lokal terbesar dan terpopuler di Lampung, cukup mampu menyajikan pemberitaan yang baik. Hasilnya, Harian Umum Lampung Post dapat menyajikan berita yang tersusun atas fakta sosiologis dengan tipe liputan multi sisi dan penyertaan narasumber yang relevan. Namun, pemberitaan tersebut akan semakin lebih baik jika disajikan dengan memberikan gambaran semua pandangan tanpa mengarah pada salah satu pihak saja, sehingga pemberitaan akan cenderung lebih seimbang