PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH TERHADAP TANAH KAS DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 22 TAHUN 2009

Berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 Pada Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dikuasai adalah bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan dan persediaan dan mengatur pemeliharaanya. Tanah merupakan tumpuan hidup masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis mengkhususkan tanah kas desa. Tanah kas desa adalah yang digunakansebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai pamong desa dan pemanfaatan tanah kas desa harus diawasi oleh daerah Di kabupaten Sleman pengawasan tanah kas desa dilakukan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kera Dinas Pengndalian Pertanahan. Dinas Pengendalian Pertanahan dibentuk untuk membantu Bupati dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan tanah Pengawasan yang dilakukan Dinas pengendalian pertanahn adalah membentuk tim dan memberikan surat peringatan kepada pelanggar yang menyalahgunakan tanah kas desa. Dinas pengendalian pertanahan bertanggung awab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dikabupaten Sleman pemnafaatan dan penggunaan tanah kas desa telah sesuai dengan peraturan dan telah mewujudkan kepastian hukum