TINJAUAN TERHADAP DASAR PUTUSAN DISPARITAS PEMIDANAAN UNTUK PERKARA SEJENIS DALAM KASUS PENCURIAN

Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana. Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana yang telah merasa menjadi korban ketidakadilan Pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Disparitas pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga membawa dampak bagi masyarakat yaitu bahwa masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum. Dalam upaya penanggulangan timbulnya disparitas pidana dalam putusan, maka setidaknya pendekatan yang harus dilakukan secara kontinyu dan konsisten yaitu dengan memperkecil disparitas putusan pidana itu sendiri sehingga memperkecil pengaruh atau dampak negatif dari disparitas putusan pidana tersebut. Dengan demikian, timbulnya disparitas pidana akan dapat dicegah sedini mungkin dan akibat-akibat yang ditimbulkannya juga akan dapat ditanggulangi