TINJAUAN PEMAHAMAN PETUGAS TERHADAP PELAKSANAAN RETENSI DOKUMEN REKAM MEDIS DI FILING BKPM WILAYAH SEMARANG TAHUN 2015

Prosedur retensi di unit filing rekam medis BKPM wilayah Semarang menetapkan bahwa retensi dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada survey awal penelitian ditemukan dokumen rekam medis pasien yang berkunjung terakhir tahun 2011 juga ikut dilakukan retensi. Selain dokumen rekam medis tahun 2011 petugas juga melakukan retensi dokumen rekam medis pasien yang berkunjung terakhir tahun 2010. Unit filing rekam medis BKPM Semarang pada saat itu belum mempunyai rak penyimpanan inaktif, sehingga dokumen rekam medis dibiarkan bertumpuk- tumpuk di lantai ruang filing. Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul Tinjauan Pemahaman Petugas Terhadap Pelaksanaan Retensi Dokumen Rekam Medis di Filing BKPM wilayah Semarang tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan objek yang diteliti secara langsung dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, melalui pendekatan cross sectional dimana pendekatan ini didasarkan pada kondisi pada saat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tidakadanya kebijakan mengenai pelaksanaan retensi di BKPM wilayah Semarang. BKPM wilayah Semarang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur mengenai penyusutan dan pemusnahan dokumen rekam medis tetapi di dalam protap tersebut kurang terperinci menjelaskan mengenai langka-langkah pelaksanaan retensi. BKPM wilayah Semarang sudah membuat jadual retensi dokumen dan petugas rekam medis telah melaksanakan retensi dokumen rekam medis inaktif.Tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadual retensi yang sudah disusun. Ada beberapa petugas yang belum paham tentang tatacara retensi. Dibandingkan dengan teori, BKPM wilayah Semarang kurang memiliki sarana retensi. Penataan dokumen rekam medis inaktif hanya disimpan dengan cara ditumpuk, dengan menjajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis. Oleh karena itu disarankan harus ada kebijakan untuk pelaksanaan retensi agar kegiatan retensi terlaksana dengan baik.Jadi, peneliti menyarankan ditetapkan kebijakan retensi sebagaimana terlampir. Harusada Standar Operasional Prosedur mengenai pelaksanaan retensi yang, isinya lebih terperinci mengenai langkah-langkah pelaksanaan retensi. Peneliti menyarankan ditetapkan Standar Operasional Prosedur tentang retensi sebagaimana terlampir. Perlunya dilengkapi sarana untuk pelaksanaan retensi.Harus ada sosialisasi kebijakan dan Standar Operasional Prosedur retensi mengenai tatacara pelaksanaan retensi, KIUP elektronik, indeks penyakit, jadual retensi dokumen rekam medis, ruang filing inaktif, rak filing inaktif, tatacara penyimpanan dokumen rekam medis inaktif, pelaksanaan retensi melalui rapat yang rutin yang diselenggarakan setiap minggu. Kata Kunci : retensi, pengetahuan, dokumen rekam medi