Tinjauan Keterlambatan Pengurusan Klaim Asuransi Swasta Pasien Rawat Inap Di RSUP Dr.Kariadi Semarang Tahun 2015.

ABSTRAK Sucipto, Sri. 2015. Tinjauan Keterlambatan Pengurusan Klaim Asuransi Swasta Pasien Rawat Inap Di RSUP Dr.Kariadi Semarang Tahun 2015. . Karya Tulis Ilmiah, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Agus Perry Kusuma, M. Kes. RSUP Dr.Kariadi Semarang bekerjasama dengan pihak dari asuransi swasta dalam hal klaim pembayaran baik itu untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Berdasarkan pengakuan pihak pasien rawat inap pengguna asuransi swasta bahwa sudah 7 hari lebih menunggu dalam pengurusan klaim asuransi swasta di RSUP Dr. Kariadi Semarang, dimana pada Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengurusan persyaratan tersebut adalah 5 hari. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi keterlambatan pengurusan klaim asuransi swasta pasien rawat inap di RSUP Dr.Kariadi Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode observasi dan wawancara, Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah 1 petugas Tata Usaha yang mengurusi asuransi dan 4 petugas Rekam Medis dibagian asuransi. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, terdapat 3 penyebab pengurusan yang terlalu lama. Pertama, masalah pencarian Dokumen Rekam medis yang terkadang sulit untuk dilacak dikarenakan Dokumen Rekam Medis tersebut masih digunakan unit lain. Kedua, DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) yang sulit untuk dicari karena DPJP tidak hanya jaga di RSUP Dr.Kariadi tetapi juga di rumah sakit yang lain, yang menyebabkan formulir klaim yang sudah siap dan selesai dalam pengisiannya hanya tinggal meminta tanda tangan DPJP menjadi lama dalam proses pengurusannya. Ketiga, apabila dari pihak asuransi meminta persyaratan lainnya maka prosedur pengurusannya mulai dari awal dan menjadikan pihak klien harus mengurusi lagi dari awal untuk mendapatkan kekurangan persyaratan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SPO yang ada sebenarnya sudah baik hanya pembenahan terhadap mekanisme pengisian formulir dari pihak asuransi dan kendala terhadap persoalan proses mekanisme permintaan tanda tangan DPJP