Sistem pakar mempunyai kemampuan untuk memudahkan masalah - masalah praktis pada saat sang pakar berhalangan. Dan salah satu implementasi sistem pakar pada masyarakat adalah untuk mengidentifikasi masalah kesejahteraan pada keluarga. Karena adanya krisis ekonom yang melanda banyak negara hingga mengakibatkan beberapa perusahaan besar gulung tikar. Dampak dari itu semua adalah menambahnya pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat. Dengan banyaknya bantuan dari pemerintah maka harus diadakan pendataan ulang keluarga sejahtera di Indonesia. Maka pemerintah membentuk lembaga atau suatu badan dan mendata penduduk. Lembaga ini disebut dengan Badan Peranan Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPPKB ) yang didirikan di berbagai kota di Indone...
Pajak sebagai komponen penting dalam menjalankan sebuah negara yang berfungsi sebagai sumber penerim...
Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan diselenggarakan dengan sistem otonomi daerah. Ot...
Berdasarkan hasil pembahasan penulis sebelumnya mengenai proses pengawasan dalam pengelolaan angg...
Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan...
Untuk melakukan penentuan keluarga sejahtera pada masyarakat yang memang memerlukan bantuan
Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Badan Pemeriksa Keu...
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur ...
Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyara...
Buku ini ditulis berdasarkan hasil peneliti an yang panjang serta pengalaman penulis selama bertugas...
Revitalisasi program Keluarga Berencana perlu dilakukan karena dalam lima tahun terakhir pertumbuhan...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Pelaksaan Otonomi Daerah yang terdapat di Indonesia dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara jaminan social kesehatan) Merupakan Badan Usaha Milik Negara yan...
Pajak sebagai komponen penting dalam menjalankan sebuah negara yang berfungsi sebagai sumber penerim...
Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan diselenggarakan dengan sistem otonomi daerah. Ot...
Berdasarkan hasil pembahasan penulis sebelumnya mengenai proses pengawasan dalam pengelolaan angg...
Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan...
Untuk melakukan penentuan keluarga sejahtera pada masyarakat yang memang memerlukan bantuan
Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Badan Pemeriksa Keu...
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur ...
Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyara...
Buku ini ditulis berdasarkan hasil peneliti an yang panjang serta pengalaman penulis selama bertugas...
Revitalisasi program Keluarga Berencana perlu dilakukan karena dalam lima tahun terakhir pertumbuhan...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Pelaksaan Otonomi Daerah yang terdapat di Indonesia dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara jaminan social kesehatan) Merupakan Badan Usaha Milik Negara yan...
Pajak sebagai komponen penting dalam menjalankan sebuah negara yang berfungsi sebagai sumber penerim...
Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan diselenggarakan dengan sistem otonomi daerah. Ot...
Berdasarkan hasil pembahasan penulis sebelumnya mengenai proses pengawasan dalam pengelolaan angg...