ANALISIS ATP (Abillity To Pay) DAN WTP (Willingness To Pay) PETANI DALAM ASURANSI KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DI DUSUN JUNGKAL DESA POJOK, KECAMATAN PULO KULON, KABUPATEN GROBOGAN PURWODADI

Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai upaya untuk mengendalikan biaya kesehatan (cost containment) telah banyak diperkenalkan akhir-akhir ini, salah satu diantaranya melalui asuransi kesehatan. Di Dusun Jungkal terdapat 200 penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani, dan 75% (150 penduduk) memiliki jamkesmas. Hasil survey awal menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dusun jungkal bekerja sebagai petani, mereka lebih memilih membayar biaya kesehatan dibandingkan menggunakan Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) dari Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar biaya kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan membayar yang berhubungan dengan pemanfaatan asuransi kesehatan oleh petani. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survey serta pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 67 petani yang diambil secara proportional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani mempunyai penghasilan rata-rata per bulan Rp. 1.070.224, rata-rata pengeluaran untuk pangan per bulan Rp. 311.653, rata-rata pengeluaran non esensial dan non pangan per bulan Rp. 135.573. Berdasarkan rata-rata kemampuan petani dalam membayar premi kesehatan dengan menggunakan rumus ATP1 (disposible income x 5%) adalah Rp. 38.311, dan hanya 23,9% yang bersedia membayar premi asuransi kesehatan dengan jumlah nominal premi Rp.20.000-Rp.100.000. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada petani tentang pentingnya asuransi kesehatan, pelayanan kesehatan penyedia fasilitas rujukan pasien asuransi kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanannya, dan pemerintah perlu menetapkan nominal rupiah yang wajib mereka bayarkan untuk premi sebesar Rp. 50.000 tiap KK per bulan