Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. Metode yang dilakukan adalah studi pustaka, dokumentasi dan observasi website Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Cilacap, Kudus, Semarang, Pekalongan dan Kebumen sebagai sampel. Tujuan observasi adalah untuk mengidentifikasi layanan-layanan pada website pemerintah kabupaten berdasarkan tingkatan e-government, kualitas informasi dan ketersediaan konten informasi pubik pada website berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melakukan diskusi terarah dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 website pemerintah kebupaten masih bersifat “informatif” dan didukung dengan i...
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) merupakan salah s...
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai sebuah website tetapi web tersebut mempun...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) yang me...
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. M...
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. M...
Website Kabupaten atau Kota adalah salah satu media sarana penyampaian komunikasi yang di bentuk dan...
Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah Daerah Tingkat II yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Ten...
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di tetapkan unt...
Kecanggihan teknologi informasi, dengan bantuan internet pemerintah dapat memberikan pelayanan publi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lin...
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang me...
Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model tatakelola teknologi informasi untuk pelayanan inf...
Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model tatakelola teknologi informasi untuk pelayanan inf...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) merupakan salah s...
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai sebuah website tetapi web tersebut mempun...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) yang me...
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. M...
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. M...
Website Kabupaten atau Kota adalah salah satu media sarana penyampaian komunikasi yang di bentuk dan...
Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah Daerah Tingkat II yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Ten...
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di tetapkan unt...
Kecanggihan teknologi informasi, dengan bantuan internet pemerintah dapat memberikan pelayanan publi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lin...
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang me...
Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model tatakelola teknologi informasi untuk pelayanan inf...
Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model tatakelola teknologi informasi untuk pelayanan inf...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) merupakan salah s...
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai sebuah website tetapi web tersebut mempun...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) yang me...